Ketika Kebijakan Seorang Pemimpin Dibangun dari Logika Konyol
Oleh : Henddra Wdjaja
PROVOKATOR, JAKARTA, Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik dan ruang fiskal daerah yang makin megap-megap, publik kembali disuguhkan atraksi kebijakan yang melompati nalar sehat. Wacana ambisius untuk membangun 10 kampus baru bertema “pendidikan kebangsaan” mendadak mencuat ke permukaan.
Di atas kertas, narasi “pendidikan kebangsaan” terdengar megah dan patriotik. Namun, ketika gagasan bernilai triliunan rupiah ini dibedah dan disandingkan dengan realitas objektif hari ini, yang tampak justru sebuah kontradiksi yang menggelikan—sebuah anomali berpikir ketika seorang pemimpin membangun logika yang serba konyol.
1. Dosen Nestapa, Mahasiswa Terjerat UKT: Mengapa Tambah Beban Baru?
Ironi terbesarnya ada di depan mata. Saat ini, dunia perguruan tinggi kita sedang tidak baik-baik saja:
Nasib Dosen Diabaikan: Ribuan dosen—terutama non-PNS dan honorer—masih harus berjuang hidup dengan gaji jauh di bawah standar layak. Bahkan, persoalan kesejahteraan dosen ini telah menggelinding menjadi uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana mungkin negara berniat membangun 10 gedung kampus baru, sementara “mesin utama” pendidikan (dosen) di kampus-kampus yang ada sekarang masih terabaikan?
Jeritan UKT Mahasiswa: Mahasiswa di berbagai kampus negeri tercekik oleh lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tidak sedikit anak-anak bangsa yang terpaksa putus kuliah atau terjerat pinjaman online (pinjol) demi membayar SPP. Keputusan membangun fisik kampus baru di saat kampus lama tak terjangkau oleh kantong rakyat adalah bentuk sesat pikir kebijakan.
2. Studi Kebangsaan vs Lapangan Kerja: Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Rakyat?
Argumentasi bahwa pembangunan 10 kampus baru ini diperuntukkan bagi “studi kebangsaan” memicu pertanyaan besar: Studi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan generasi muda saat ini?
Anak-anak muda hari ini tidak kekurangan rasa cinta tanah air; mereka kekurangan lapangan kerja. Gelombang PHK di mana-mana, angka pengangguran terdidik terus melambung, dan fenomena underemployment kian marak. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah revitalisasi pendidikan vokasi, penguatan sains-teknologi, dan pembukaan lapangan kerja riil—bukan proyek fisik kampus baru berselimut jualan narasi kebangsaan.
3. Pengelola Kampus dari Militer dan Gubernur “Tanpa Fisik Kampus”
Keanehan logika ini makin berlipat ganda saat melihat aspek tata kelola dan administratifnya:
Pengelolaan yang Salah Kaprah: Mengemuka wacana bahwa kampus-kampus ini akan dikelola atau digerakkan oleh institusi TNI. Tanpa mengurangi rasa hormat pada fungsi pertahanan negara, militer tidak memiliki track record maupun domain akademik dalam mengelola pendidikan tinggi sipil yang mengedepankan kebebasan mimbar akademik dan kaji kritis.
Birokrasi Mengudara: Bahkan laporan di lapangan menunjukkan anomali menggelikan: sosok yang diproyeksikan atau ditunjuk sebagai “gubernur/pimpinan” telah disiapkan, sementara wujud fisik kampusnya sendiri belum ada. Ini adalah preseden buruk manajemen publik yang meletakkan “jabatan” di atas keberadaan objeknya.
4. Ironi Retret Pejabat dan Tragedi Keuangan Daerah
Logika konyol ini kian melengkapi duka pengelolaan negara jika ditarik ke konteks tata kelola pemerintahan terkini:
Hasil Retret yang Dipertanyakan: Publik ingat betul bagaimana agenda retret pejabat negara yang digagas Presiden Prabowo Subianto diikhtiarkan untuk membangun kedisiplinan dan integritas. Namun faktanya, pasca-agenda tersebut, deretan kepala daerah (bupati/wali kota) justru tetap terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Ini membuktikan bahwa pembinaan moralitas pejabat tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seremonial, apalagi dengan memaksakan proyek kampus kebangsaan baru.
490 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji: Pernyataan mengejutkan dari Bendahara Negara/Purbaya yang mengungkapkan bahwa sekitar 490 Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mampu membayar gaji pegawainya adalah tamparan keras. Ketika ratusan daerah terancam bangkrut dan gagal bayar gaji ASN, memaksa negara menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk proyek megaproyek kampus baru adalah tindakan yang benar-benar lepas dari kepekaan realitas (out of touch).
Kembalikan Nalar dalam Bernegara
Membangun bangsa tidak bisa dilakukan dengan dorongan ego proyek dan logika yang melompat-lompat. Negara tidak membutuhkan benteng-benteng beton baru bernilai triliunan rupiah hanya untuk mengajarkan cara mencintai republik.
Sebelum berencana membangun 10 kampus baru, selesaikan dulu hak-hak dosen di MK, turunkan beban UKT mahasiswa, bantu 490 Pemda yang sedang krisis keuangan, dan ciptakan lapangan kerja bagi pemuda. Jika fondasi dasar ini saja diabaikan, maka narasi “pembangunan kebangsaan” tak lebih dari sekadar lelucon mahal yang harus dibayar oleh air mata dan keringat rakyat.(*)
