Ketika Pengelola Negara Rasa Kolektor Pajak

Oleh: Team Provocator

PROVOCATOR, JAKARTA –Pernahkah kita sejenak merenung dan mengamati tingkah polah para pengelola negara di republik ini? Setiap hari masyarakat disuguhi narasi indah tentang pembangunan, pidato manis tentang kedaulatan, hingga pamer proyek megah yang diklaim sebagai bentuk kepedulian penguasa kepada rakyatnya. Namun, di balik seragam rapi, mobil dinas mewah, dan Istana megah yang mereka tempati, ada satu realitas pahit yang sulit dibantah: Pemerintah kita hari ini makin tampak seperti lembaga debt collector berwujud birokrasi.

Mentalitas melayani yang seharusnya menjadi marwah utama penyejahtera rakyat seolah pudar, berganti menjadi watak “kolektor pajak” yang haus mengeruk pendapatan dari kantong warga.

80 Persen APBN Berasal dari Keringat Rakyat, Lantas Mana Hasil Kekayaan Alam?

Jika kita membuka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fakta telanjang akan langsung menyapa: Sekitar 80 persen pendapatan negara kita bergantung penuh pada sektor perpajakan. Artinya, napas birokrasi, gaji para pejabat, biaya operasional kementerian, hingga cicilan utang negara sebagian besar dibayar lunas menggunakan uang keringat rakyat.

Dari potongan gaji buruh pabrik yang belum sempat dinikmati, pajak PPN atas mi instan dan popok bayi di minimarket, pajak kendaraan tua tempat warga mengadu nasib, hingga pajak usaha mikro yang megap-megap diterpa krisis—semua disedot tanpa ampun.

Pertanyaan mendasar yang wajib dilontarkan oleh setiap warga negara adalah: Ke mana perginya janji kemakmuran dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita?

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya—mulai dari ribuan ton emas, nikel, batu bara, hingga minyak bumi—secara konstitusional (Pasal 33 UUD 1945) dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarsnya kemakmuran rakyat. Namun realitasnya, hasil ekstraksi tambang triliunan rupiah itu habis digerogoti oleh segelintir oligarki dan oknum pejabat.

SDA dikuras habis oleh “tikus-tikus penggarong”, sementara rakyat yang tanahnya dikeruk hanya kebagian debu, lingkungan rusak, dan… kartu tagihan pajak baru!

Negara Sebagai “Manajer”, Bukan Pemilik Bangsa

Edukasi penting yang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia adalah meluruskan posisi hubungan antara Rakyat dan Penguasa:

1. Rakyat Adalah Pemilik Sah Negara: Penguasa, presiden, menteri, hingga anggota DPR sejatinya hanyalah “manajer” yang disewa oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu untuk mengelola aset bangsa.

2. Penguasa Digaji oleh Pajak: Tidak ada satu pun fasilitas mewah yang dinikmati pejabat yang berasal dari kantong pribadi mereka. Mobil berpelat merah, pengawalan ketat, dan jamuan Istana sepenuhnya dibiayai dari uang pajak rakyat.

3. Kolektor Pajak vs Pengelola Kesejahteraan: Jika penguasa hanya jago menaikkan tarif pajak, memperluas objek pajak, dan menagih warga tanpa sanggup mengamankan kekayaan alam dari jarahan koruptor, maka mereka gagal menjadi pengelola negara. Mereka hanya bertindak sebagai “petugas pemungut upeti”.

Saatnya Rakyat Cerdas: Berhenti Menyanjung Pejabat yang Berprestasi Pakai Uang Kita!

Sudah saatnya masyarakat menghentikan budaya latah yang mengagung-agungkan penguasa ketika mereka meresmikan jalan, membagikan bansos, atau membangun gedung baru. Ingat, semua itu dibangun menggunakan uang rakyat sendiri melalui pajak dan pengorbanan SDA!

Memuji pejabat karena membangun fasilitas umum menggunakan uang pajak sama konyolnya dengan berterima kasih kepada supir taksi yang mau mengantar kita setelah tarifnya kita bayar lunas.

Jika pengelola negara terus-menerus bertingkah layaknya “Kolektor Pajak” yang galak kepada rakyat kecil namun tumpul menghadapi para penggarong tambang dan koruptor, maka rakyat berhak bersuara keras. Jangan biarkan negara ini dikelola dengan mentalitas pedagang upeti. Kita menagih negara yang betul-betul menghidupi rakyat dari kekayaan buminya sendiri, bukan negara yang menggerogoti piring makan rakyatnya demi menutupi ketidakmampuan mengelola anggaran! ( * )